DPP LSM CIFOR dan DPP LSM Garda Hukum Nusantara dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Indonesia Desak Ketua KPPU Pusat Segera Periksa Menteri BUMN dan Dirut PT Pelindo (Persero) terkait Monopoli di Pelabuhan.
Foto Duo Ketua LSM Di Kantor KPPU Wilayah 1 Sumbagut BELAWAN - Kolaborasi antara LSM CIFOR, Garda Hukum Nusantara, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Indonesia telah mendesak Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Pusat, M. Fanshurullah Asa untuk memeriksa Menteri BUMN, Erik Thoir dan Dirut Pelabuhan Indonesia (Persero), Arif Suhartono terkait dugaan monopoli di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Kami mendesak KPPU untuk segera melakukan penyelidikan dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi dugaan monopoli tersebut. LSM CIFOR juga telah mendesak KPPU untuk memanggil dan memeriksa Menteri BUMN Erick Thohir, Direktur Utama PT Pelindo Daya Sejahtera Muhammad Fatkhur Rooji, dan beberapa pihak lain yang terkait dengan dugaan monopoli tersebut. Dugaan monopoli ini terkait dengan penunjukan perusahaan pelaksana pekerjaan pengerukan alur dan kolam dermaga fase II di Pelabuhan Belawan. LSM CIFOR dan beberapa pihak lain telah melaporkan dugaan monopoli in...