Apa Kabar Kadis PUTR, GEMAPALA Minta KPK Dan Kejagung Periksa Kadis PUTR Langkat

LANGKAT - Usai aksi yang dilakukan Gerakan Masyarakat Untuk Perubahan Langkat - GEMAPALA, di Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara - Rabu, 30 Juli 2025, beragam pertanyaan dan tingginya animo masyarakat yang terus menyoalkan langkah langkah kongkrit kedepannya dari gerakan Gemapala ;

Memang selama kurun waktu bulan Juli 2025, Gemapala gencar menyoroti dan mempertanyakan prihal adanya dugaan pembiaran atas keuangan negara / daerah dari akibat kelebihan bayar yang dilakukan PUTR Kabupaten Langkat ; 

Awak media mencoba kembali mengkonfirmasi ke Sekjend Gemapala, Kokoh Aprianta Bangun, SH. CPM. di sebuah caffe di kawasan stabat, Kita diam tapi bukan berarti berhenti ya bang, seminggu ini pasca aksi di kejatisu beberapa waktu lalu, kami terus melakukan pendalaman atas data data yang ada pada kami, dan faktanya kami menemukan hal hal yang terang, yang kami duga adanya bukti pemula dugaan korupsi yang di lakukan oleh Kadis PUTR Kabupaten Langkat, ucapnya ; 

Sambil menyerahkan data kepada pengurus Gemapala lainnya yaitu Satria Aridarma, SH. mengatakan.. 

Dalam laporan BPK : 

Di tahun 2023 Cv. Wxxxx mengerjakan 5 paket tender, 

Yang mana Cv. Wxxxx hingga saat ini belum mengembalikan atas kelebihan pembayaran, menariknya di tahun 2024 Cv. Wxxxx kembali mendapatkan 6 paket tender dan 1 paket non tender, parahnya Cv ini kembali menerima kelebihan bayar & belum mengembalikan nya ;

Artinya bagaimana mungkin Kadis PUTR Langkat, masih mempercayakan pengerjaan kepada sebuah Cv yang nyata masih bermasalah? Ayoo mari kita berpikir dengan sehat, ajak Satria ;

Kemudian di tahun 2023 Cv. AEB mendapat 1 paket non tender, Cv ini juga belum mengembalikan kelebihan bayar dan hebatnya di tahun 

2024 Cv. AEB kembali mendapatkan pengerjaan 1 paket tender dan 14 paket non tender, dan juga bermasalah (belum mengembalikan kelebihan bayar), Lanjut Satria ;

Cv. Oxxxx juga demikian, di tahun 2023 Cv ini mendapatkan 1 paket non Tender dan di tahun 2024 masih mendapatkan 3 paket tender ; 

Cv. PJ di tahun 2023 mendapat 1 paket tender dan di tahun 2024 masih mendapatkan 1 paket tender ; 

Intinya ke 4 perusahan ini, kami duga ikut turut andil dalam kerugian keuangan negara / daerah, tegas Satria ; 

Pertanyaan saya kepada Saudara Khairul Azmi, bagaimana bisa Anda masih memberikan pengerjaan kepada Cv yang nyata membandel dan merugikan keuangan negara? 

Tolong coba anda jawab, Kokoh Aprianta Bangun mempertanyakan ; 

Sedikitnya terdapat 4 rekanan  yang bermasalah pada pengerjaan TA. 2023 yang menjadi temuan BPK RI wil. Sumut, namun ketika di tahun 2024 4 rekanan tersebut mendapatkan pengerjaan proyek kembali namun ketika di lakukan audit oleh BPK RI wil. Sumut untuk TA. 2024, 4 Rekanan tersebut membuat ulah lagi dan menjadi temuan oleh Pihak BPK RI wil. Sumut. Sambung Satria Aridarma, SH. ;

Lalu apakah Plt. Bupati Langkat pada waktu itu (Bupati Langkat saat ini) bisa lepas tanggung jawab begitu saja? 

Oo.. Tidak bisa, Bang Ondiem harus ikut bertanggung jawab.. Cetus Kokoh Aprianta Bangun, SH. CPM. ;

Kita by data ea, ini akan saya jelaskan, bahwa di bulan Februari 2019, Kab. Langkat memiliki bupati dan wakil bupati baru, berdasarkan laporan audit BPK RI wil sumut yang kami jadikan salah satu sumber kajian, dari tahun 2019 hingga 2020 kinerja pemkab langkat dalam membuat laporan keuangan sangat lah bagus sehingga Kab. Langkat mendapatkan peredikat WTP selama 2 tahun berturut. ;

Namun ketika memasuki tahun 2021 hingga 2023 yang mana kepemimpinan kab. Langkat di ambil alih oleh wakil Bupati Langkat yakni bapak Syah Affandin, S.H dengan Jabatan Plt. Laporan keuangan kabupaten langkat carut marut, dugaan kami banyak nya kelebihan pembayaran proyek yang tidak di tagih lagi oleh Pemda Langkat, hingga dugaan laporan masing masing dinas tidak teratur. Sehingga kami berpendapat bahwasannya Syah afandin tidak lah cocok ataupun mampu memimpin Kab. Langkat, karena menurut kami tidak kompeten ataupun mumpuni untuk menjadi seorang pemimpin. Lanjut Kokoh Aprianta Bangun, SH. CPM. ;

Pendapat kami ini bukan lah obrolan di waruk kopi saja, artinya hal hal diatas  berdasarkan kajian kami mengenai Laporan keuangan yang bersumber dari BPK RI wil sumut dan berdasarkan pantauan kami langsung di lapangan. Dengan lugas dijabarkan Satria Aridarma, SH. ;

Jadi dengan tangan terbuka, kami Gerakan Masyarakat Untuk Perubahan Langkat - Gemapala, menanti tanggapan dari Kadis PUTR Langkat, Ketua Umum Gemapala Arif SP meminta ; 

Jika beliau Kadis PUTR Langkat, masih bungkam tanpa penjelasan, Kami akan kembali turun ke jalan dan sekaligus melaporkan Kadis PUTR Langkat ke kejaksaan agung.. Ancam Ketua Umum Gemapala Arif SP.