Reses H. Abdi Santosa Ritonga, SE, MM di Dapil VI.Perbaikan Infrastruktur dan Rumahnya Karyawan
SUMUT - Anggota DPRD Sumut H. Abdi Santosa Ritonga, SE, MM melaksanakan reses I masa sidang II 2025-2026 di Dapil VI di Labuhan Batu. Khusus di beberapa desa yang berada di wilayah perkebunan seperti N1 sd N8 dan S1 sd S4 Kecamatan Bilah Hulu." Masyarakat memohon perbaikan infrastruktur dan perbaikan rumah karyawan." Ujar dia kepada www.navigasimetro.id Senin (13-10-2025)
Masyarakat, jelas Abdi, mengeluhkan kondisi mereka bagaikan anak tiri, betapa tidak infrastruktur yang ada di wilayah perkebunan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak perkebunan, dimana dirasakan bagaikan kurang perhatian, jalan-jalan di areal perkebunan yang tidak beraspal sehingga bila musim hujan susah dilalui, demikian juga Kantor Kepala Desa dan Balai Desa yang diberikan pihak perkebunan menompang di rumah karyawan. Yang menyedihkan rumah rumah karyawan terbuat dari kayu dan sudah berumur panjang tidak layak huni.
"Sementara kami melihat di desa non perkebunan, masyarakat menikmati pembangunan yang dibiayai pemerintah, APBD maupun APBN". Ungkapnya menirukan ucapan masyarakat.
Sedangkan dana APBD maupun APBN, lanjut Andi, tidak memungkinkan dipergunakan membangun fasilitas umum karena berada didalam HGU perkebunan baik BUMN maupun Swasta.
"Kami seperti anak tiri di negeri ini, keluh masyarakat kepada saya." Kata Abdi.
Menurut pengakuan masyarakat, tambah dia, keluhan ini sudah berkali-kali disampaikan kepada anggota DPRD yang reses baik dari Kabupaten maupun Propinsi namun belum ada realisasinya,
"Kami memohon kepada Bapak H. Abdi Santosa Ritonga anggota DPRD Sumut, janganlah seperti reses sebelumnya, bantulah kami pak kata masyarakat kompak." ujar dia menirukan ucapan masyarakat.
"Saya merasa prihatin dan mengatakan hal itu sebenarnya berada pada otoritas perkebunan, bagaimana mereka mampu meningkatkan kesejahteraan karyawannya seperti membangun rumah yang layak, memperbaikan jalan-jalan di areal perumahan dan juga perkebunan, menyiapkan Kantor Kepala Desa yang layak sebagai pusat administrasi desa serta membuatkan Balai Desa, karena dana APBD sesuai regulasi tidak bisa membiaya pembangunan di areal HGU." jelas dia. Ia berharap pihak Perkebunan khususnya PTPN IV Regional 1 memperhatikan keluhan masyarakat yang tidak lain adalah karyawannya sendiri.
Direses secara khusus, jelas dia, permintaan dari Karang Taruna berupa alat-alat olah raga untuk pembinaan pemuda agar terhindar dari kenakalan remaja seperti narkoba, tawuran langsung disanggupi. Demikian juga permintaan ibu-ibu kader Posyandu dan PKK memohon bantuan sarana Posyandu serta baju seragam, juga langsung disetujui. (Mashuri L)
