Aulia Rachman: Medan Satu Data Mendesak Di Realisasikan, Agar Pendataan Masyarakat Lewat Digitalisasi Lebih Akurat dan Akuntabel.

MEDAN - Pendataan masyarakat secara elektronik melalui format Digitalisasi Kependudukan dengan nama Medan Satu Data, mendesak untuk di realisasikan, mengingat Kota Medan yang berpenduduk lebih dari 2 juta orang ini, agar lebih terdata secara update atau real time, sehingga ini lebih membantu kerja-kerja Walikota Medan dalam hal pemenuhan standart kebutuhan akan hadirnya layanan Pemerintah Kota yang lebih cepat, akurat dan akuntabel.

Hal ini disampaikan mantan Wakil Walikota Medan H. Aulia Rachman, SE,.M.AP dalam paparannya dihadapan media yang terhimpun di organisasi Ikatan Media Online (IMO) Indonesia Sumatera Utara, pada acara Refleksi Akhir Tahun yang mengambil tajuk 'Menjelang Satu Tahun Walikota Rico Waas, Adakah Medan Berubah', Rabu (31/12) bertempat di Dara Kupi Jalan Darussalam Medan.

"Medan Satu Data itu terdapat pada visi Walikota Medan Rico Waas, namun pada penjabaran di misi yang mencakup 7 program, tidak satupun menyebutkan, bagaimana merealisasikan program Medan Satu Data secara jelas, sebab tentang konsep dan format pendokumentasian data digital masyakarat itu sangat penting, sehingga siapapun masyarakat nantinya bisa mengakses tentang berbagai program Pemko Medan, termasuk pemberian bantuan bagi masyarakat yang paling membutuhkan, agar tepat sasaran dan tidak di manipulatif oleh oknum tertentu di lapangan,"ujar Aulia Rachman.

Lebih jauh ditegaskan founder the Aulia Rachman Institut ini, penerapan sistem Medan Satu Data juga mampu mencegah terjadinya kebocoran anggaran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan, sehingga berbagai program pembangunan di Kota Medan dapat berjalan baik dan zero kebocoran pendapatan bisa di cegah.

"Visi Wali Kota Medan Rico Waas adalah mewujudkan Medan BERTUAH (Berbudaya, Energik, Ramah, Tertib, Unggul, Aman, dan Humanis) yang inklusif, maju, dan berkelanjutan menuju Medan Satu Data, dengan fokus pada peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan sosial, UMKM, serta keamanan dan ketertiban melalui 7 misi utama yang mencakup transformasi digital, pembangunan berbasis data, dan peningkatan kualitas hidup warga Medan,"tegasnya. 

Namun, lanjut Aulia Rachman di akhir tahun pertama Kepemimpinan Walikota Medan, konsep tentang Medan Satu Data belum nampak untuk direalisasikan.

"Sebagai warga Kota kita punya tanggung jawab, agar Kepemimpinan Walikota Medan Rico Waas sukses dan kami siap berkontribusi aktif jika dibutuhkan, inilah sebagai bentuk tanggungjawab sebagai warga kota yang baik"ucap Aulia lagi.

Sementara para pembicara lain, mengupas dan mengulas dari sisi anggaran Pemerintah Kota Medan tahun 2025 ini, yang dianggap tidak mampu mengelola anggaran secara baik, baik dari sisi perencanaan maupun peruntukan, sehingga banyak ditemukan peruntukan anggaran yang tidak sesuai kebutuhan publik, dan ini mencerminkan lemahnya pengawasan yang di komandoi Walikota Medan.

"Buruknya tata kelola anggaran seperti contoh di Dinas Pariwisata Kota Medan kembali mencuat dan kini berdampak pada kekacauan pengelolaan anggaran di Pemko Medan, khususnya melalui polemik tender Festival Semarak Tahun Baru yang janggal, tidak transparan, dan menyakiti rasa keadilan rakyat.

Menjelang akhir tahun 2025, Dinas Pariwisata Medan membuka tender Festival Semarak Akhir Tahun dengan nilai HPS Rp1,2 miliar, namun akhirnya itu dibatalkan mengingat terjadinya bencana di beberapa tempat,. termasuk Kota Medan,"ujar Bang El (sapaan akrabnya).

Lebih jauh di tegaskan peneliti anggaran ini, bahwa keputusan membatalkan tender lalu menayangkannya kembali dalam waktu 24 jam bukan sekadar salah administratif.

”Ini merupakan bentuk kecerobohan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, terlebih ketika proses sudah memasuki tahapan tender. Ironisnya, kegiatan seremonial seperti ini secara prinsip tidak dianjurkan berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran. Lebih keliru lagi, kegiatan ini dipaksakan di tengah suasana keprihatinan akibat bencana banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera (Sumut, Aceh, dan Sumbar) termasuk banjir besar yang baru saja menimpa warga Kota Medan,"ucap Elfenda.

Nasrullah, M.Pd, MH pada bagian lain menyoroti maraknya peredaran narkoba di Kota Medan, sehingga menempatkan Kota Medan sebagai Kota rengking pertama pengguna narkoba tertinggi di Sumatera Utara dan itu berimbas pada posisi Sumatera Utara rangking satu pengguna narkoba secara nasional.

"Bagaimana menciptakan Kota Medan yang aman, sementara di sekitar kita praktek pengguna narkobanya besar, sekalipun Polisi banyak melakukan penangkapan mulai dari bandar, kurir hingga pemakai, namun jika tidak mendapat dukungan Pemerintah Kota dari sisi anggaran, mustahil praktek narkoba di Medan bisa ditekan, inilah salah PR besar Walikota Medan kedepannya, dan kita berharap pada tahun depan, setidaknya Kota Medan bisa berkurang rengking pengguna narkobanya, hal terpenting koordinasi dan dukungan penuh kepada Polrestabes Medan, sehingga kerjasama lintas sektoral ini bisa menekan angka peredaran narkoba di Kota Medan,"ujar Bung Inas.

Peneliti sosiologi inipun berpendapat, tingginya angka kriminalitas di Kota Medan dipengaruhi sulitnya mendapatkan akses ekonomi terutama yang lebih miris ada di wilayah Medan Utara. Berdasarkan data angka kejahatan tinggi, konflik sosial kerap terjadi dan kesenjangan pembangunan Medan Utara dengan wilayah lainnya di Kota Medan tempak jelas.

"Inilah tantangan Walikota Rico Waas kedepan untuk bisa dilakukan langkah-langkah preventif dan korektif guna menekan angka kesenjangan yang terjadi di tengah masyarakat. Karena itu pendataan warga masyarakat secara objektif, rasional dan proporsional sangat diperlukan, sehingga Kota Medan ini nyaman sebagai tempat tinggal kita semua,"ucapnya.

Acara refleksi akhir tahun diakhiri dengan sesi tanya jawab antara peserta dan narasumber, diantaranya Ketua GEMMA Sumatera Utara Masdar Tambusai, S.Ag yang menyoroti fenomena Pecah Kongsi (Pekong) Kepala Daerah seusai dilantik dan permasalahan maraknya peredaran narkoba, Indra Buana Tanjung, SH aktifis hukum berharap resume dari acara ini bisa tersampaikan kepada Walikota Medan dan Bambang seorang jurnalis menyoroti tentang opsen pajak yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor yang masuk ke kas Pemko Medan.

Acara Refleksi Akhir Tahun DPW IMO Indonesia Sumatera Utara dibuka Ketuanya H. Nuar Erde dan acara dipandu wakil sekretaris DPW IMO Indonesia Sumatera Utara Amirsyam.