Diduga Usai Diberitakan, Jalan Berlubang di KIM II Mulai Diperbaiki Ekskavator

KIM – Usai diberitakan terkait kondisi infrastruktur yang memprihatinkan di kawasan Kawasan Industri Medan (KIM) II, tepatnya di simpang empat Jalan Pulau Nias, Mabar, Kota Medan, Sumatera Utara, alat berat ekskavator terlihat mulai melakukan perbaikan jalan, Selasa (24/2/2026) sekitar pukul 14.00 WIB.

Pantauan di lokasi menunjukkan satu unit ekskavator mengerjakan perataan jalan di pintu masuk KIM II, tepatnya di sekitar gapura Gerbang Member Dana Reksa KIM II atau tidak jauh dari kantor pengelola kawasan. Serpihan batu hasil pengerukan tampak diratakan guna menutup lubang yang sebelumnya dikeluhkan pengguna jalan.

Seorang petugas keamanan bersama pekerja terlihat memantau proses pengerjaan tersebut. Namun, Humas KIM, Niko, belum dapat ditemui untuk dimintai keterangan. Salah seorang sekuriti kantor PT Kawasan Industri Modern mengatakan yang bersangkutan tidak berada di tempat.

“Dari tadi pagi tidak ada nampak, Pak. Coba telepon saja,” ujarnya singkat.

Infrastruktur Dikeluhkan Pengguna Jalan

Sebelumnya, media ini memberitakan kondisi sejumlah fasilitas umum di KIM II yang mengalami kerusakan, mulai dari jalan berlubang, penerangan jalan umum (PJU) yang padam, hingga utilitas kabel yang menjuntai dan tiang yang tampak miring.

Beberapa titik jalan dilaporkan mengalami kerusakan cukup parah. Lubang besar dan permukaan bergelombang dinilai membahayakan pengendara, khususnya pada malam hari. Kerusakan tersebut hanya diberi tanda darurat berupa kerucut lalu lintas dan dahan pohon.

“Sangat berbahaya kalau lewat malam hari. Lubangnya besar, cuma dikasih kerucut saja. Kalau tidak jeli, bisa masuk dan bisa fatal,” ujar Fahrul (30), salah seorang pengguna jalan.

Minimnya penerangan jalan semakin memperburuk kondisi. Sejumlah lampu PJU dilaporkan padam sehingga kawasan industri tersebut gelap pada malam hari.

Selain itu, beberapa tiang listrik dan telekomunikasi terlihat miring dengan kabel menjuntai. 

Warga dan pekerja di sekitar kawasan mengaku khawatir tiang tersebut roboh akibat beban kabel yang berat.

Sorotan Retribusi dan Dugaan Kejanggalan

Setiap kendaraan yang memasuki kawasan industri diwajibkan membayar retribusi melalui sistem gate pass, dengan tarif mulai dari Rp3.000 untuk mobil atau minibus hingga Rp15.000 bagi truk roda 14 ke atas.

Besarnya potensi pendapatan dari ribuan kendaraan yang keluar-masuk setiap hari memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait transparansi pengelolaan dana retribusi tersebut.

“Retribusi tetap dikutip, tapi jalan rusak dan lampu mati tidak juga diperbaiki. Ke mana uangnya?” keluh seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Selain persoalan infrastruktur, isu dugaan monopoli kebijakan dan pergantian vendor juga sempat mencuat. Beberapa pihak sebelumnya menyampaikan adanya dugaan pergantian vendor lokal dengan vendor luar daerah melalui mekanisme yang dipertanyakan. Bahkan disebutkan terjadi wanprestasi karena pendapatan yang tidak sesuai kontrak selama dua bulan terakhir.

Beredar pula kabar bahwa Direktur Keuangan PT KIM telah bergeser dari jabatannya. Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi dari manajemen terkait hal tersebut.

Desakan Aparat Penegak Hukum Turun Tangan

Melihat sejumlah kejanggalan tersebut, masyarakat mendesak agar aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), segera melakukan penelusuran dan penyelidikan terkait dugaan penyimpangan maupun potensi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana dan kebijakan di lingkungan PT KIM.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola kawasan industri strategis di Sumatera Utara, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dinilai menjadi hal yang mutlak. Jika ditemukan adanya pelanggaran hukum, masyarakat berharap proses penegakan hukum dapat dilakukan secara terbuka dan profesional.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PT KIM maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai isu yang berkembang.