RAPAT KOORDINASI PENGEMBANGAN PPS BELAWAN TEKANKAN KOLABORASI DAN PERLINDUNGAN NELAYAN

BELAWAN, 9 April 2026 — Rencana pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (PPS Belawan) memasuki tahap pembahasan intensif melalui rapat koordinasi yang digelar di Balai Pertemuan Nelayan, Kamis (9/4). Kegiatan ini menjadi forum penting untuk menyerap aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari instansi pemerintah, aparat keamanan, asosiasi nelayan, hingga pelaku usaha perikanan.

Rapat dibuka oleh Pelaksana Tugas Kepala PPS Belawan, Moh. Salim, bersama perwakilan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan, Jonet Srialdoko. Dalam sambutannya, disampaikan bahwa pengembangan PPS Belawan merupakan bagian dari program Eco Fishing Port yang bertujuan meningkatkan kualitas infrastruktur pelabuhan sekaligus menjawab berbagai persoalan yang selama ini dihadapi

Tim konsultan proyek memaparkan sejumlah permasalahan utama yang menjadi dasar pengembangan, seperti banjir rob, rendahnya elevasi dermaga, pendangkalan kolam pelabuhan, serta kondisi jalan yang rusak. 

Untuk mengatasinya, direncanakan pembangunan tanggul, peninggian dermaga hingga 3,5 meter, pengerukan kolam hingga kedalaman minus 4 meter, serta pembangunan jalan dan sistem drainase baru.

Selain itu, pengembangan sisi laut akan mencakup pembangunan dermaga sepanjang 154 meter dan tiga jetty masing-masing 50 meter. Proyek ini dirancang agar tidak mengganggu aktivitas keluar-masuk kapal nelayan karena posisinya berada di belakang area tambat kapal eksisting.

Diskusi yang berlangsung cukup dinamis menyoroti sejumlah isu krusial. Perwakilan nelayan dan asosiasi menekankan pentingnya kepastian bahwa pembangunan tidak akan merugikan nelayan kecil, terutama terkait akses pelayaran dan potensi reklamasi. Kekhawatiran juga muncul dari pengalaman proyek sebelumnya yang dinilai tidak sepenuhnya berpihak kepada masyarakat nelayan.

Menanggapi hal tersebut, pihak PPS Belawan dan konsultan menegaskan bahwa pembangunan tidak akan mengganggu alur nelayan kecil serta akan dilakukan secara bertahap agar operasional pelabuhan tetap berjalan. Koordinasi intensif juga dijanjikan dengan para pemilik gudang terkait mekanisme bongkar muat selama masa konstruksi, termasuk penyediaan akses sementara.

Sejumlah peserta juga meminta adanya jaminan tertulis terkait pelaksanaan proyek, serta keterlibatan lebih luas masyarakat nelayan dalam setiap tahapan pembangunan.

Rapat menghasilkan kesepakatan bahwa seluruh pihak akan melanjutkan koordinasi untuk merumuskan langkah konkret sesuai kewenangan masing-masing. Pendekatan musyawarah mufakat menjadi dasar utama dalam menyusun rencana pengembangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kegiatan ditutup pada pukul 13.00 WIB dalam suasana tertib dan kondusif. Secara umum, forum ini dinilai berhasil membangun pemahaman bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat nelayan mengenai arah pengembangan PPS Belawan ke depan.